Langkat, Onenewsindonesia| Peraturan seperti yang terlihat dari beberapa kasus serupa. Ketiadaan papan proyek melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas karena informasi penting seperti sumber anggaran, pelaksana, dan nilai proyek tidak dapat diakses oleh publik,hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas proyek dan pengelolaan dana yang tidak sesuai.
Potensi masalah
Pelanggaran peraturan: Proyek seharusnya mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mewajibkan adanya papan informasi.
Sepertti proyek revitalisasi pengrehapan pembangunan ruang kelas SMP Negeri 1 Secanggang, yang terletak di Jl. Secanggang No. 124, Desa Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
proyek yang di kerjakan secara Swakelola atau pengelolaan sendiri. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa dengan melaksanakan, merencanakan, dan mengawasi sendiri pekerjaan tersebut, baik oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat. Ini berbeda dengan pengadaan melalui penyedia (pihak ketiga), di mana pekerjaan diserahkan kepada pihak swasta.
Pada Senin (27 /10 /2025) awak media turun kelokasi dan saat ingin mengkonfirmasi mengapa proyek tersebut tidak terlihat papan informasinya dan siapa penanggung jawab proyek tersebut" Kepala sekolah SMP negeri 1 Secanggang Bapak Syafril, S.Pd.M.Si tidak berada di tempat.
Kepada pihak berwenang maupun Masyarakat dapat melaporkan temuan ini kepada instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri (Kejari), Inspektorat Daerah, atau Dinas Pendidikan setempat untuk dilakukan audit dan evaluasi, Mengingat adanya temuan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai.
(Boyan S)
0 Komentar